15 Mei 2011

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta, Jakarta Raya) adalah ibu kota negara Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan nama Sunda Kelapa (sebelum 1527), Jayakarta (1527-1619), Batavia, atau Jacatra (1619-1942), dan Djakarta (1942-1972).
Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 9.588.198 jiwa (2010).[4] Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 23 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Indonesia atau urutan keenam dunia.

Daftar isi

[sembunyikan]

[sunting] Geografi

Jakarta berlokasi di sebelah utara Pulau Jawa, di muara Ci Liwung, Teluk Jakarta. Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Hal ini mengakibatkan Jakarta sering dilanda banjir. Sebelah selatan Jakarta merupakan daerah pegunungan dengan curah hujan tinggi. Jakarta dilewati oleh 13 sungai yang semuanya bermuara ke Teluk Jakarta. Sungai yang terpenting ialah Ci Liwung, yang membelah kota menjadi dua. Sebelah timur dan selatan Jakarta berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Banten.
Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administratif yang terletak di Teluk Jakarta. Sekitar 105 pulau terletak sejauh 45 km (28 mil) sebelah utara kota.

[sunting] Iklim

Jakarta memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis. Terletak di bagian barat Indonesia, Jakarta mengalami puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari dengan rata-rata curah hujan 350 milimeter dengan suhu rata-rata 27 °C. Curah hujan antara bulan Januari dan awal Februari sangat tinggi, pada saat itulah Jakarta dilanda banjir setiap tahunnya, dan puncak musim kemarau pada bulan Agustus dengan rata-rata curah hujan 60 milimeter . Bulan September dan awal oktober adalah hari-hari yang sangat panas di Jakata, suhu udara dapat mencapai 40 °C .[5]. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 25°-38 °C (77°-100 °F).[6]
[sembunyikan]Data iklim untuk Jakarta
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Tahun
Rata-rata tertinggi °C (°F) 29.9
(85.8)
30.3
(86.5)
31.5
(88.7)
32.5
(90.5)
32.5
(90.5)
31.4
(88.5)
32.3
(90.1)
32.0
(89.6)
33.0
(91.4)
32.7
(90.9)
31.3
(88.3)
32.0
(89.6)
31,8
(89,2)
Rata-rata terendah °C (°F) 24.2
(75.6)
24.3
(75.7)
25.2
(77.4)
25.1
(77.2)
25.4
(77.7)
24.8
(76.6)
25.1
(77.2)
24.9
(76.8)
25.5
(77.9)
25.5
(77.9)
24.9
(76.8)
24.9
(76.8)
25,0
(77)
Presipitasi mm (inches) 384.7
(15.146)
309.8
(12.197)
100.3
(3.949)
257.8
(10.15)
133.4
(5.252)
83.1
(3.272)
30.8
(1.213)
34.2
(1.346)
29.0
(1.142)
33.1
(1.303)
175.0
(6.89)
84.0
(3.307)
1.655,2
(65,165)
Rata-rata hari berhujan 26 20 15 18 13 17 5 24 6 9 22 12 187
Sumber: World Meteorological Organisation [7]
Patung Pembebasan Irian Barat, salah satu dari sekian banyak monumen era Sukarno yang berdiri di Jakarta.

[sunting] Taman

Jakarta memiliki banyak taman kota yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Taman Monas atau Taman Medan Merdeka merupakan taman terluas yang terletak di jantung Jakarta. Di tengah taman berdiri Monumen Nasional yang dibangun pada tahun 1963. Taman terbuka ini dibuat oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1870) dan selesai pada tahun 1910 dengan nama Koningsplein. Di taman ini terdapat beberapa ekor kijang dan 33 pohon yang melambangkan 33 provinsi di Indonesia.[8]
Taman Suropati terletak di kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Taman berbentuk lingkaran dengan luas 16,322 m2 ini, dikelilingi oleh beberapa bangunan Belanda kuno. Di taman tersebut terdapat beberapa patung modern karya artis-artis ASEAN, yang memberikan sebutan lain bagi taman tersebut, yaitu "Taman persahabatan seniman ASEAN".[9]
Taman Suropati
Taman Lapangan Banteng merupakan taman lain yang terletak di Gambir, Jakarta Pusat. Luasnya sekitar 4,5 ha. Disini terdapat Monumen Pembebasan Irian Barat. Pada tahun 1970-an, taman ini digunakan sebagai terminal bus. Kemudian pada tahun 1993, taman ini kembali diubah menjadi ruang publik, tempat rekreasi, dan juga kadang-kadang sebagai tempat pertunjukan seni atau pertunjukan lain.[10]

[sunting] Etimologi

Nama Jakarta dianggap sebagai kependekan dari kata Jayakarta (Dewanagari जयकृत). Nama ini diberikan oleh orang-orang Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah (Faletehan) setelah menyerang dan menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Nama ini biasanya diterjemahkan sebagai kota kemenangan atau kota kejayaan, namun sejatinya artinya ialah "kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha".

[sunting] Sejarah

Lihat pula: Sunda Kelapa, Kerajaan Sunda dan Sejarah Batavia
Peta Batavia (sekarang Jakarta) tahun 1888.

[sunting] Sunda Kelapa (397–1527)

Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kelapa, berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Ibu kota Kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Pajajaran atau Pajajaran (sekarang Bogor) dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kalapa selama dua hari perjalanan. Menurut sumber Portugis, Sunda Kalapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara dan Cimanuk. Sunda Kalapa yang dalam teks ini disebut Kalapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Dayo (dalam bahasa Sunda modern: dayeuh yang berarti ibu kota) dalam tempo dua hari. Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanagara yang disebut Sundapura.
Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu.

[sunting] Jayakarta (1527–1619)

Orang Portugis merupakan orang Eropa pertama yang datang ke Jakarta. Pada abad ke-16, Surawisesa, raja Sunda meminta bantuan Portugis yang ada di Malaka untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Upaya permintaan bantuan Surawisesa kepada Portugis di Malaka tersebut diabadikan oleh orang Sunda dalam cerita pantun seloka Mundinglaya Dikusumah, dimana Surawisesa diselokakan dengan nama gelarnya yaitu Mundinglaya. Namun sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut. Orang Sunda menyebut peristiwa ini tragedi, karena penyerangan tersebut membungihanguskan kota pelabuhan tersebut dan membunuh banyak rakyat Sunda disana termasuk syahbandar pelabuhan. Penetapan hari jadi Jakarta tanggal 22 Juni oleh Sudiro, walikota Jakarta, pada tahun 1956 adalah berdasarkan tragedi pendudukan pelabuhan Sunda Kalapa oleh Fatahillah pada tahun 1527. Fatahillah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta yang berarti "kota kemenangan". Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon, menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin yang menjadi sultan di Kesultanan Banten.

[sunting] Batavia (1619–1942)

Pasukan Pangeran Jayakarta menyerahkan tawanan Belanda kepada Pangeran Jayakarta
Orang Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16, setelah singgah di Banten pada tahun 1596. Jayakarta pada awal abat ke-17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten. Pada 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia. Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting. (Lihat Batavia). Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India. Sebagian berpendapat bahwa mereka inilah yang kemudian membentuk komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi. Waktu itu luas Batavia hanya mencakup daerah yang saat ini dikenal sebagai Kota Tua di Jakarta Utara. Sebelum kedatangan para budak tersebut, sudah ada masyarakat Sunda yang tinggal di wilayah Jayakarta seperti masyarakat Jatinegara Kaum. Sedangkan suku-suku dari etnis pendatang, pada zaman kolinialisme Belanda, membentuk wilayah komunitasnya masing-masing. Maka di Jakarta ada wilayah-wilayah bekas komunitas itu seperti Pecinan, Pekojan, Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, Kampung Bali, dan Manggarai.
Pada tanggal 9 Oktober 1740, terjadi kerusuhan di Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa. Dengan terjadinya kerusuhan ini, banyak orang Tionghoa yang lari ke luar kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda.[11] Dengan selesainya Koningsplein (Gambir) pada tahun 1818, Batavia berkembang ke arah selatan. Tahun 1920, Belanda membangun kota taman Menteng, dan wilayah ini menjadi tempat baru bagi petinggi Belanda menggantikan Molenvliet di utara. Di awal abad ke-20, Batavia di utara, Koningspein, dan Mester Cornelis (Jatinegara) telah terintegrasi menjadi sebuah kota.
Pada 1 Januari 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi. Provincie West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Hindia Belanda yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926, dan diundangkan dalam Staatsblad (Lembaran Negara) 1926 No. 326, 1928 No. 27 jo No. 28, 1928 No. 438, dan 1932 No. 507. Batavia menjadi salah satu keresidenan dalam Provincie West Java disamping Banten, Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon.

[sunting] Djakarta (1942–1972)

Penjajahan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Djakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949.
Sebelum tahun 1959, Djakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah walikota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah dr. Sumarno sosroatmodjo, seorang dokter tentara. Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Sukarno. Pada tahun 1961, status Djakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI). Gubernurnya tetap Sumarno.[12]
Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari dua. Berbagai kantung pemukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Rawamangun, dan Pejompongan. Pusat-pusat pemukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara seperti Perum Perumnas.
Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Mesjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Pada masa ini pula Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan Merdeka-Senen-Salemba-Jatinegara. Pusat pemukiman besar pertama yang dibuat oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah (oleh PT Pembangunan Jaya) pada akhir dekade 1970-an di wilayah Jakarta Selatan.
Banjir merupakan masalah berkepanjangan yang terus melanda Jakarta.
Laju perkembangan penduduk ini pernah dicoba ditekan oleh gubernur Ali Sadikin pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai "kota tertutup" bagi pendatang. Kebijakan ini tidak bisa berjalan dan dilupakan pada masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Hingga saat ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan alat transportasi umum yang memadai.
Pada Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan korban banyak etnis Tionghoa. Gedung MPR/DPR diduduki oleh para mahasiswa yang menginginkan reformasi. Buntut kerusuhan ini adalah turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. (Lihat Kerusuhan Mei 1998).

[sunting] Ekonomi

Wisma 46, gedung perkantoran tertinggi di Indonesia, terletak di tengah-tengah pencakar langit Jakarta.
Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga merupakan pusat bisnis dan keuangan. Di samping Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, kantor-kantor pusat perusahaan nasional banyak berlokasi di Jakarta. Saat ini, lebih dari 70% uang negara, beredar di Jakarta.[13]
Jakarta merupakan salah satu kota di Asia dengan masyarakat kelas menengah cukup besar. Pada tahun 2009, 13% masyarakat Jakarta berpenghasilan di atas US$ 10.000. [14] Jumlah ini, menempatkan Jakarta sejajar dengan Singapura, Shanghai, dan Mumbai.

[sunting] Bahasa

Jakarta merupakan daerah tujuan urbanisasi berbagai ras di dunia dan berbagai suku bangsa di Indonesia, untuk itu diperlukan bahasa komunikasi yang biasa digunakan dalam perdagangan pada masa lampau yaitu bahasa Melayu. Penduduk asli yang berbahasa Sunda pun akhirnya menggunakan bahasa Melayu tersebut.
Walau demikian, masih banyak nama daerah dan nama sungai yang masih tetap dipertahankan dalam bahasa Sunda seperti kata Ancol, Pancoran, Cilandak, Ciliwung, Cideng (yang berasal dari Cihideung dan kemudian berubah menjadi Cideung dan terakhir menjadi Cideng), dan lain-lain yang masih sesuai dengan penamaan yang digambarkan dalam naskah kuno Bujangga Manik[15] yang saat ini disimpan di perpustakaan Bodleian, Oxford, Inggris.
Meskipun bahasa formal yang digunakan di Jakarta adalah Bahasa Indonesia, bahasa informal atau bahasa percakapan sehari-hari adalah Bahasa Indonesia dialek Betawi. Untuk penduduk asli di Kampung Jatinegara Kaum, mereka masih kukuh menggunakan bahasa leluhur mereka yaitu bahasa Sunda.
Bahasa daerah juga digunakan oleh para penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti Jawa, Sunda, Minang, Batak, Madura, Bugis, dan juga Tionghoa. Hal demikian terjadi karena Jakarta adalah tempat berbagai suku bangsa bertemu. Untuk berkomunikasi antar berbagai suku bangsa, digunakan Bahasa Indonesia.
Selain itu, muncul juga bahasa gaul yang tumbuh di kalangan anak muda dengan kata-kata yang kadang-kadang dicampur dengan bahasa asing. Beberapa contoh penggunaan bahasa ini adalah Please dong ah!, Cape deh!, dan So what gitu loh!.
Bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang paling banyak digunakan, terutama untuk kepentingan diplomatik, pendidikan, dan bisnis. Bahasa Mandarin juga menjadi bahasa asing yang banyak digunakan, terutama di kalangan pebisnis Tionghoa.

Budaya

Budaya Jakarta merupakan budaya mestizo, atau sebuah campuran budaya dari beragam etnis. Sejak zaman Belanda, Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang menarik pendatang dari dalam dan luar Nusantara. Suku-suku yang mendiami Jakarta antara lain, Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Bugis. Selain dari penduduk Nusantara, budaya Jakarta juga banyak menyerap dari budaya luar, seperti budaya Arab, Tiongkok, India, dan Portugis.

Transportasi

Dalam kota

Peta transportasi TransJakarta
Di DKI Jakarta, tersedia jaringan jalan raya dan jalan tol yang melayani seluruh kota, namun perkembangan jumlah mobil dengan jumlah jalan sangatlah timpang (5-10% dengan 4-5%).
Menurut data dari Dinas Perhubungan DKI, tercatat 46 kawasan dengan 100 titik simpang rawan macet di Jakarta. Definisi rawan macet adalah arus tidak stabil, kecepatan rendah serta antrean panjang. Selain oleh warga Jakarta, kemacetan juga diperparah oleh para pelaju dari kota-kota di sekitar Jakarta seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor yang bekerja di Jakarta. Untuk di dalam kota, kemacetan dapat dilihat di Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, Jalan Rasuna Said, dan Jalan Gatot Subroto terutama pada jam-jam pulang kantor.
Untuk melayani mobilitas penduduk Jakarta, pemerintah menyediakan sarana bus PPD. Selain itu terdapat pula bus kota yang dikelola oleh pihak swasta, seperti Mayasari Bhakti, Metro Mini, Kopaja, dan Bianglala. Bus-bus ini melayani rute yang menghubungkan terminal-terminal dalam kota, antara lain Pulogadung, Kampung Rambutan, Blok M, Kalideres, Grogol, Tanjung Priok, Lebak Bulus, dan Kampung Melayu.
Untuk angkutan lingkungan, terdapat angkutan kota seperti Mikrolet dan KWK, dengan rute dari terminal ke lingkungan sekitar terminal. Selain itu ada pula ojek, bajaj, dan bemo untuk angkutan jarak pendek. Tidak seperti wilayah lainnya di Jakarta yang menggunakan sepeda motor, di kawasan Tanjung Priok dan Jakarta Kota, pengendara ojek menggunakan sepeda ontel. Angkutan becak masih banyak dijumpai di wilayah pinggiran Jakarta seperti di Bekasi, Tangerang, dan Depok.

Transjakarta

Jalur Bus Transjakarta (Busway).
Sejak tahun 2004, Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menghadirkan layanan transportasi umum yang dikenal dengan TransJakarta. Layanan ini menggunakan bus AC dan halte yang berada di jalur khusus. Saat ini ada sepuluh koridor Transjakarta yang telah beroperasi, yaitu :

Kereta Listrik

Kereta api Listrik (KRL) Jabotabek
Selain bus kota, angkutan kota, dan bus Transjakarta, sarana transportasi andalan masyarakat Jakarta adalah kereta listrik atau yang biasa dikenal dengan KRL Jabotabek. Kereta listrik ini beroperasi dari pagi hari hingga malam hari, melayani masyrakat penglaju yang bertempat tinggal di seputaran Jabotabek. Ada beberapa jalur kereta listrik, yakni
  • Jalur Jakarta Kota - Bogor, lewat Gambir, Manggarai, Pasar Minggu, dan Depok
  • Jalur Jakarta Kota - Bekasi/Cikarang, lewat Pasar Senen, Jatinegara, dan Cakung
  • Jalur Jakarta Kota - Tangerang, lewat Angke, Cengkareng, dan Poris.
  • Jalur Jakarta Kota - Serpong, lewat Angke, Tanah Abang, dan Kebayoran Lama.
  • Jalur Tanah Abang - Bogor, lewat Sudirman, Manggarai, Pasar Minggu, dan Depok.
  • Jalur Tanah Abang - Bekasi, lewat Sudirman, Manggarai, Jatinegara, dan Cakung.
  • Jalur Tanjung Priok - Bekasi, lewat Pasar Senen, Jatinegara, dan Cakung.
  • Jalur Manggarai - Serpong, lewat Sudirman, Tanah Abang, Kebayoran Lama.
  • Jalur Lingkar, lewat Jakarta Kota, Pasar Senen, Jatinegara, Manggarai, dan Tanah Abang

Luar kota

Untuk ke kota-kota di Pulau Jawa, bisa dicapai dari Jakarta dengan jaringan jalan dan beberapa ruas jalan tol. Jalan tol terbaru adalah Jalan Tol Cipularang yang mempersingkat waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi sekitar 1,5 - 2 jam. Selain itu juga tersedia layanan kereta api yang berangkat dari enam stasiun pemberangkatan di Jakarta. Untuk ke Pulau Sumatera, tersedia ruas jalan tol Jakarta-Merak yang kemudian dilanjutkan dengan layanan penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni. Untuk ke luar pulau dan luar negeri, Jakarta memiliki satu pelabuhan laut di Tanjung Priok dan dua bandar udara.
Bandara yang terdapat di Jakarta adalah:
Untuk mendukung laju mobilitas penduduk, Jakarta membangun sejumlah jalan tol yaitu Tol Dalam Kota, Tol Lingkar Luar, Tol Bandara, serta ruas tol Jakarta-Cikampek, Jakarta-Bogor-Ciawi, dan Jakarta-Merak, yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya. Selain itu, juga sedang dibangun ruas tol dalam kota yang menghubungkan Bekasi Utara-Cawang-Kampung Melayu. Pemerintah juga berencana membangun Tol Lingkar Luar tahap kedua yang melingkar dari Bandara Soekarno Hatta-Tangerang-Serpong-Cinere-Cimanggis-Cibitung-Tanjung Priok.
Pemda juga sedang membangun dua jalur monorel yaitu Green Line dan Blue Line, namun pembangunan monorel ini tidak berjalan lancar dan sering terhenti akibat berbagai masalah yang masih dihadapi konsorsium pembangunnya, PT Jakarta Monorail. Proyek ini diberi nama Monorel Jakarta. Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan pembangunan kereta bawah tanah (subway) yang dananya diperoleh dari pinjaman lunak negara Jepang. Untuk lintasan kereta api, pemerintah sedang menyiapkan double-double track pada jalur lintasan kereta api Manggarai-Cikarang. Selain itu juga, saat ini sedang direncanakan untuk membangun jalur kereta api dari Manggarai menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng.

[sunting] Kependudukan

Tahun Jumlah penduduk
1870 65.000
1875 99.100
1880 102.900
1883 97.000
1886 100.500
1890 105.100
1895 114.600
1901 115.900
1905 138.600
1918 234.700
1920 253.800
1925 290.400
1928 311.000
1930 435.184
Tahun/Tanggal Jumlah penduduk
1940 533.000
1945 600.000
1950 1.733.600
1959 2.814.000
31 Oktober 1961 2.906.533
24 September 1971 4.546.492
31 Oktober 1980 6.503.449
31 Oktober 1990 8.259.639
30 Juni 2000 8.384.853
1 Januari 2005 8.540.306
1 Januari 2006 7.512.323
Juni 2007 7.552.444
2010 9.588.198 *
* Sensus Penduduk 2010
Jumlah penduduk Jakarta sekitar 7.512.323 (2006), namun pada siang hari, angka tersebut akan bertambah seiring datangnya para pekerja dari kota satelit seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok. Kota/kabupaten yang paling padat penduduknya adalah Jakarta Timur dengan 2.131.341 penduduk, sementara Kepulauan Seribu adalah kabupaten dengan paling sedikit penduduk, yaitu 19.545 jiwa.

[Etnis

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1961, tercatat bahwa penduduk Jakarta berjumlah 2,9 juta yang terdiri dari orang Sunda sebanyak 32,85%, orang Jawa-Madura (25,4%), Betawi (22,9%), Tionghoa (10,1%), Minangkabau (2,1%), Sumatera Selatan (2,1%), Batak (1,0%), Sulawesi Utara (0,7%), Melayu (0,7%), Sulawesi Selatan (0,6%), Maluku dan Irian (0,4%), Aceh (0,2%), Banjar (0,2%), Nusa Tenggara Timur (0,2%), Bali (0,1%), dan keturunan asing lainnya (0,6%).[16]
Jumlah penduduk dan komposisi etnis di Jakarta berubah dari tahun ke tahun. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, tercatat bahwa setidaknya terdapat tujuh etnis besar yang mendiami Jakarta. Suku Jawa merupakan etnis terbesar dengan populasi 35,16% penduduk kota. Populasi orang Jawa melebihi suku Betawi yang terhitung sebagai penduduk asli Jakarta. Orang Jawa banyak yang berprofesi sebagai pegawai negeri, buruh pabrik, atau pembantu rumah tangga. Etnis Betawi berjumlah 27,65% dari penduduk kota. Mereka pada umumnya berprofesi di sektor informal, seperti pengendara ojek, calo tanah, atau pedagang asongan. Pembangunan Jakarta yang cukup pesat sejak awal tahun 1970-an, telah banyak menggusur etnis Betawi ke pinggiran kota. Tanah-tanah milik orang Betawi di daerah Kemayoran, Senayan, Kuningan, dan Tanah Abang, kini telah terjual untuk pembangunan sentral-sentral bisnis.
Disamping orang Jawa dan Betawi, orang Tionghoa yang telah hadir sejak abad ke-17, juga menjadi salah satu etnis besar di Jakarta. Mereka biasa tinggal mengelompok di daerah-daerah pemukiman mereka sendiri, yang biasa dikenal dengan istilah Pecinan. Pecinan atau kampung Cina dapat dijumpai di Glodok, Pinangsia, dan Jatinegara. Namun kini banyak perumahan-perumahan baru yang mayoritas dihuni oleh orang Tionghoa, seperti perumahan di wilayah Kelapa Gading, Pluit, dan Sunter. Orang Tionghoa umumnya berprofesi sebagai pengusaha. Banyak di antara mereka yang menjadi pengusaha terkemuka, menjadi pemilik perusahaan manufaktur, perbankan, dan perdagangan ekspor-impor. Disamping etnis Tionghoa, etnis Minangkabau juga banyak yang berprofesi sebagai pedagang. Di pasar-pasar tradisional kota Jakarta, perdagangan grosir dan eceran banyak dikuasai oleh orang Minang. Disamping itu pula, banyak orang Minang yang sukses sebagai profesional, dokter, wartawan, dosen, bankir, dan ahli hukum.

Komposisi etnis kota Jakarta

Etnis Persentase
Jawa 35,16%
Betawi 27,65%
Sunda 15,27%
Tionghoa 5,53%
Batak 3,61%
Minangkabau 3,18%
Melayu 1,62%
Bugis 0,59%
Madura 0,57%
Banten 0,25%
Banjar 0,10%
*data berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000

[sunting] Agama

Grafik pembagian relatif kaum beragama di Jakarta pada tahun 2005.
Agama yang dianut oleh penduduk DKI Jakarta beragam.
Menurut data pemerintah DKI pada tahun 2005, komposisi penganut agama di kota ini adalah sebagai berikut:[17]
Jumlah umat Buddha terlihat agak besar mungkin karena umat Konghucu juga ikut tercakup di dalamnya. Menurut data Robert Cribb[18] pada tahun 1980 jumlah penganut agama ini secara relatif adalah sebagai berikut:
  • Islam 84,4%
  • Protestan 6,3%
  • Katolik 2,9%
  • Hindu dan Buddha 5,7%
  • Tidak beragama 0,3%
Masih menurut Cribb, pada tahun 1971 penganut agama Kong Hu Cu secara relatif adalah 1,7%. Sensus penduduk Indonesia tidak mencatat agama yang dianut selain keenam agama yang diakui pemerintah.
Berbagai tempat peribadatan agama-agama dunia dapat dijumpai di Jakarta. Masjid dan mushala, sebagai rumah ibadah umat Islam, tersebar di seluruh penjuru kota, bahkan hampir di setiap lingkungan. Masjid terbesar adalah masjid nasional, Masjid Istiqlal, yang terletak di Lapangan Banteng. Sejumlah masjid penting lain adalah Masjid Agung Al-Azhar di Kebayoran Baru, Masjid At Tin di Taman Mini, dan Masjid Sunda Kelapa di Menteng.
Sedangkan gereja besar yang terdapat di Jakarta antara lain, Gereja Katedral Jakarta, Gereja Santa Theresia di Menteng, dan Gereja Santo Yakobus di Kelapa Gading untuk umat Katolik. Masih dalam lingkungan di dekatnya, terdapat bangunan Gereja Immanuel yang terletak di seberang Stasiun Gambir bagi umat Kristen Protestan. Selain itu, ada Gereja Koinonia di Jatinegara, Gereja Sion di Jakarta Kota, Gereja Kristen Toraja di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Bagi umat Hindu yang bermukim di Jakarta dan sekitarnya, terdapat Pura Adhitya Jaya yang berlokasi di Rawamangun, Jakarta Timur, dan Pura Segara di Cilincing, Jakarta Utara. Rumah ibadah umat Buddha antara lain Vihara Dhammacakka Jaya di Sunter, Vihara Theravada Buddha Sasana di Kelapa Gading, dan Vihara Silaparamitha di Cipinang Jaya. Sedangkan bagi penganut Konghucu terdapat Kelenteng Jin Tek Yin. Jakarta juga memiliki satu sinagoga yang digunakan oleh pekerja asing Yahudi.[rujukan?]

Pemerintahan

Dasar hukum bagi DKI Jakarta adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini menggantikan UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Negara Republik Indonesia Jakarta serta UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Negara Republik Indonesia Jakarta yang keduanya tidak berlaku lagi.
Jakarta berstatus setingkat provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur. Berbeda dengan provinsi lainnya, Jakarta hanya memiliki pembagian di bawahnya berupa kota administratif dan kabupaten administratif, yang berarti tidak memiliki perwakilan rakyat tersendiri. Dengan demikian, DKI Jakarta hanya memiliki DPRD Provinsi dan tidak memiliki DPRD Kabupaten/Kota.

Pembagian administratif

Peta DKI Jakarta tanpa Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.
DKI Jakarta memiliki status khusus sebagai Daerah Khusus Ibukota. DKI Jakarta ini dibagi kepada lima kota dan satu kabupaten, yaitu:
No. Kabupaten/Kota Ibu kota
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pulau Pramuka
2 Kota Administrasi Jakarta Barat -
3 Kota Administrasi Jakarta Pusat -
4 Kota Administrasi Jakarta Selatan -
5 Kota Administrasi Jakarta Timur -
6 Kota Administrasi Jakarta Utara -

Gubernur

Daftar gubernur yang pernah memerintah DKI Jakarta
Periode 1945-1966
Suwiryo.jpg
Suwiryo.jpg
Sudiro.jpg Dr.H.Soemarno.gif Henk Ngantung2.JPG Dr.H.Soemarno.gif
1. Suwiryo
(1945-1947)
berkedudukan sebagai
Walikota Jakarta
2. Daan Jahja
(1948-1950)
Gubernur Militer
3. Suwiryo
(1950-1951)
berkedudukan sebagai
Walikota Jakarta
4. Syamsurizal
(1951-1953)
berkedudukan sebagai
Walikota Jakarta
5. Sudiro
(1953-1960)
berkedudukan sebagai
Walikota Jakarta
6. Dr. Soemarno
(1960-1964)
7. Henk Ngantung
(1964-1965)
8. Dr. Soemarno
(1965-1966)
Periode 1966-1998
Ali sadikin.jpg Tjokropranolo2.jpg R Soeprapto1.JPG Wiyogo dan Ali Sadikin.jpg Soerjadi Soedirdja.jpg Sutiyoso.jpg
9. Ali Sadikin
(1966-1977)
10. H. Tjokropranolo
(1977-1982)
11. R. Soeprapto
(1982-1987)
12. Wiyogo Atmodarminto
(1987-1992)
13. Soerjadi Soedirdja
(1992-1997)
14. Sutiyoso
(1997-1998)
dua masa jabatan
Mulai 1998
Sutiyoso.jpg Fauzi Bowo Canisius.jpg
14. Sutiyoso
(1998-7 Oktober 2007)
dua masa jabatan
15. Fauzi Bowo
(7 Oktober 2007-2012)

Perwakilan

DKI Jakarta memiliki 21 perwakilan di DPR (dari tiga daerah pemilihan) dan empat orang untuk DPD. Keempat anggota DPD untuk periode 2009-2014 adalah H. Dani Anwar, Drs.H. A.M. Fatwa, H. Djan Faridz, dan Pardi.[19]
Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2009, DPRD Jakarta (total 94 kursi) tersusun dari[20]
Partai Kursi  %
Partai Demokrat 32 34
PKS 18 19
PDI-P 11 12
Partai Golkar 7 7
PPP 7 7
Gerindra 6 6
Partai Hanura 4 4
PDS 4 4
PAN 4 4
PKB 1 1
Mayoritas dari anggota ini adalah wajah baru (70/94, sekitar 74%), dengan proporsi anggota perempuan 27/94 (meningkat dari periode sebelumnya, 11/56).[21]

Kedutaan besar

Lihat pula: Daftar kedutaan besar di Jakarta

Pendidikan

DKI Jakarta menyediakan sarana pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Kualitas dari pendidikan pun juga sangat bervariasi dari gedung mewah ber-AC sampai yang sederhana.
Belakangan ini mulai muncul berbagai sekolah dengan kurikulum yang diserap dari negara lain seperti Singapura dan Australia. Sekolah lain dengan kurikulum Indonesia pun juga muncul dengan metode pengajaran yang berbeda, seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu. Selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah, banyak pula sekolah yang dikembangkan oleh pihak swasta, seperti Al-Azhar, Muhammadiyah, BPK Penabur, Kolese Kanisius (Canisius College ; CC), Don Bosco, Tarakanita, Santa Ursula dan Marsudirini.
DKI Jakarta juga menjadi lokasi berbagai universitas terkemuka, antara lain :
Lihat pula: Daftar perguruan tinggi swasta di Jakarta

Lingkungan

Pada tahun 2004, untuk kesekian kalinya, Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan meraih penghargaan Bangun Praja kategori "Kota Terbersih dan Terindah di Indonesia" (dulu disebut "Adipura"). Salah satu faktor penentu keberhasilan kedua kota tersebut adalah keberadaan kawasan Menteng dan Kebayoran Baru yang asri dan bersih.
Selain Menteng dan Kebayoran Baru, banyak wilayah lain di Jakarta yang sudah bersih dan teratur. Pemukiman ini biasanya dikembangkan oleh pengembang swasta, dan menjadi tempat tinggal masyarakat kelas menengah. Pondok Indah, Kelapa Gading, Pulo Mas, dan Cempaka Putih, beberapa wilayah pemukiman yang bersih dan teratur. Namun di beberapa wilayah lain Jakarta, masih nampak pemukiman kumuh yang belum teratur. Pemukiman kumuh ini berupa perkampungan dengan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi, serta banyaknya rumah yang dibangun secara berhimpitan di dalam gang-gang sempit. Beberapa wilayah di Jakarta yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi antara lain, Tanjung Priok, Galur, Pademangan, Sawah Besar, dan Tambora.
Tata ruang kota yang sering berubah-ubah, menyebabkan polusi udara dan banjir sulit dikendalikan. Walaupun pemerintah telah menetapkan wilayah selatan Jakarta sebagai daerah resapan air, namun ketentuan tersebut sering dilanggar dengan terus dibangunnya perumahan serta pusat bisnis baru. Beberapa wilayah yang diperuntukkan untuk pemukiman, banyak yang beralih fungsi menjadi tempat komersial.

ariwisata

Berkas:Jakarta - Monumen Nasional.jpg
Monumen Nasional dilihat dengan 3d Building salah satu fitur Google Earth
Marka tanah, museum, dan tempat pariwisata yang terkenal di Jakarta antara lain:

Wisata Belanja

Dalam rangka menciptakan Jakarta sebagai kota tujuan wisata belanja, pemerintah mengadakan program "Enjoy Jakarta". Program ini salah satunya diadakan di pusat-pusat perbelanjaan yang terdapat di Jakarta. Untuk mewujudkan Jakarta sebagai tujuan wisata belanja yang unggul, pemerintah saat ini sedang mengembangkan poros Casablanca-Satrio sebagai poros wisata belanja. Di poros ini, selain sudah ada pusat perbelanjaan Mal Ambassador dan ITC Kuningan, nantinya juga hadir pusat perbelanjaan Ciputra World, Kuningan City, dan Kota Casablanca. Rasuna Epicentrum yang tak jauh dari poros itu, akan diintegrasikan ke dalam poros wisata belanja Casablanca-Satrio.
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Walgreens Printable Coupons